Keputusan Menhub Soal Besaran Tarif Jasa Ojek Online

Senin (25/3/2019), Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi telah menandatangani Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) Nomor KP 348 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi.

Sesuai  dengan Pasal 11 ayat (5) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.

Dalam Kepmenhub ini ditetapkan pedoman perhitungan biaya jasa sepeda motor yang dilakukan menggunakan aplikasi. Biaya jasa sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi terdiri dari: a. biaya jasa batas atas; b. biaya jasa batas bawah; dan c. biaya jasa minimal.

“Biaya jasa batas atas, biaya jasa batas bawah, dan biaya jasa minimal sebagaimana dimaksud merupakan biaya jasa yang sudah mendapatkan potongan biaya tidak langsung berupa biaya sewa penggunaan aplikasi,” bunyi diktum ke-3 Kepemenhub ini.

Menurut Kepmenhub, biaya jasa minimal merupakan biaya yang harus dibayarkan oleh penumpang untuk jarak tempuh paling jauh 4 KM.

  • Zona I meliputi wilayah: Sumatera dan sekitarnya; Jawa dan sekitarnya selain Jabodetabek; dan Bali.
  • Zona II meliputi wilayah: kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
  • Zona III meliputi wilayah: Kalimantan dan sekitarnya; Sulawesi dan sekitarnya; Kep. Nusa Tenggara dan sekitarnya; Kep. Maluku dan sekitarnya; serta Papua dan sekitarnya.

Perusahaan aplikasi harus menerapkan besaran biaya jasa batas bawah, biaya jasa batas atas, dan biaya jasa minimal berdasarkan sistem zonasi yang telah ditentukan di atas. Sementara biaya tidak langsung berupa sewa penggunaan aplikasi dari perusahaan aplikasi ditentukan paling tinggi sebesar 20%. Menurut Kepmenhub, besaran biaya jasa dapat dievaluasi paling lama setiap 3 bulan.

“Keputusan Menteri ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Mei 2019,” bunyi diktum ke-11 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 348 Tahun 2019 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setyadi atas nama Menteri Perhubungan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *