Apa Kabar Tentang Aturan Pemblokiran IMEI?

Jakarta- Sudah hampir seminggu sejak tanggal 17 Agutus mengenai Kebijakan Aturan Pemblokiran IMEI tidak resmi akan ditandatangani, namun kenyataannya batal di tandatangani.

Menurut info yang beredar, pemerintah melalui Kementrian Perindustrian, Kementrian Perdagangan, serta Kementrian Komunikasi dan Informatika masih memerlukan waktu untuk menyiapkan kebijakan pemblokiran International Mobile Equipment Identification (IMEI) untuk ponsel ilegal pada yang didapat pada Black Market (BM).

“Saat ini masih butuh koordinasi, Pak Menteri (Rudiantara) masih berkomunikasi dengan Bu Sri Mulyani (Menteri Keuangan), kaitannya (soal) pajak,” ungkap Ismail selaku Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kemkominfo ketika ditemui usai acara uji coba jaringan 5G oleh Smartfren di Bekasi, Senin (19/8/2019).

Perlu diketahui, pemerintah akan melakukan validasi IMEI melalui Sistem Informasi Basisdata IMEI Nasional (SIBINA), yang saat ini sedang disiapkan. Sistem ini menampung lima jenis data IMEI dari berbagai sumber.

Lima jenis data ini di antaranya TPP Impor dan TPP Produksi, yang merupakan data IMEI milik Kemenperin, yang masing-masing disampaikan oleh importir resmi dan produsen yang memproduksi ponselnya di Indonesia. Kemudian data ketiga, yakni data dump operator seluler, adalah data IMEI milik para operator dari ponsel yang pernah atau masih menggunakan kartu SIM.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *